Pertimbangan / Nasehat Hukum

Published: Thursday, 14 February 2019 06:16 | Print | Email | Hits: 7508

Pertimbangan atau Nasihat Hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan Kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan

No.	PERTIMBANGAN / NASEHAT	LIHAT DETAIL
1.	Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Penandatanganan MOU MA dengan Federal Court of Australia dan Family court of Australia	KMA No. 124/KMA/SK/VIII/2004
2.	Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.	Fatwa 052/KMA/III/2009
3	Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK	SEMA No 14/2010
4	Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.	Fatwa 35/KMA/III/2009
5	Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.	Fatwa 52/KMA/V/2009
6	Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan	Fatwa 59/KMA/V/2009
7	Putusan MA tidak berlaku surut.	Fatwa 115/KMA/IX/2009
8	Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain	Fatwa 118/KMA/IX/2009
9	Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.	Fatwa 130/KMA/X/2009
10	Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan	Fatwa 146/KMA/XII/2009
11	Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.	Fatwa 148/KMA/XII/2009
12	Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.	Fatwa 149/KMA/XII/2009
13	Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali sebagai Hakim Tinggi Agama	KMA 126/KMA/SK/VIII/2011
14	Tentang Penunjukan Pengadilan Magang Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu	KMA No: 003/KMA/SK/I/2011
15	Tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung	KMA No. 071/KMA/SK/V/2011