Pedoman Pengelolaan Organisasi

Published: Tuesday, 08 August 2017 03:36 | Written by Super User | Print | Email | Hits: 671

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA

  1. Organisasi
    1. Perpres No. 13 Th.2005
    2. Perpres No. 14 Th.2005
    3. UU No. 4 Th.2004
    4. UU No. 3 Th.2009
    5. UU No. 14 Th.1985
    6. UU No. 48 Th.2009
    7. UU No. 1 Th.1974
  2. Administrasi
    1. PP No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    2. KMA No.001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan MA-RI
    3. Kepres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usa Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI
  3. Personil/pegawai
    1. UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
    2. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    3. PPRI No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    4. PPRI No.24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
    5. Peraturan KA BKN No 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    6. KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Remunerasi
  4. Keuangan
    1. PP No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
    2. Sekretaris MARI No.002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
    3. SE-14/ PB/2012
    4. SE-5/ PB/2012
    5. 104/PMK.02/2010
    6. 49/PMK.02/2012
    7. PMK No 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Lap. Pertanggung Jawaban Bendahara
    8. 57.b/ BUA/OT.01/III/2012