• Kamis, 19/07/2018

SOP Perkara Peninjauan Kembali


PROSES PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

 

  1. DASAR HUKUM
    1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
    2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
    3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pertadilan Agama;
    4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 11989 tentang Peradilan Agama;
    5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
    6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
    7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
    8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 13/Tahun/2010  tentang  Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure);
    9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
    10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
    11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayan Informasi di Pengadilan.

Untuk SOP Selengkapnya klik disini

Share SOP Perkara Peninjauan Kembali via
©2017 - 2019 pta-jayapura.go.id, All Rights Reserved