Seputar Peradilan

DIRJEN BADILAG MARI DAN KPTA JAYAPURA

BERSAMA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI ISTANA NEGARA

wapres ma3

Jakarta | pta-jayapura.go.id

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Helmy Thohir, M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta DR. Drs. H. Syarif Mapiasse, S.H., M.H. berkunjung ke Istana Wakil Presiden RI pada hari Jum’at, 10 Juli 2020.

Agenda yang diinisiasi oleh Dirjen Badilag ini mendapat respon positif  Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H.Ma’ruf Amin dengan mengagendakan pertemuan khusus pada pukul 15.00 WIB bertempat di istana Wakil Presiden RI setelah beberapa kali mengalami perubahan jadwal dan penyesuaian agenda kegiatan Wakil Presiden yang cukup padat dengan tetap mengedepankan prosedur pengamanan Covid-19.

wapres ma4

Pertemuan Dirjen Badilag MARI dengan Wakil Presiden RI ini tak terlepas dari peran sentral Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Drs. H. Helmy Thohir, M.H.,dalam mempertemukan tokoh penting Peradilan Agama saat ini dengan orang Nomor Dua di Pemerintahan Republik Indoensia Wakil Presiden setelah Presiden Republik Inodensia.

Dirjen Badilag dihadapan Wapres memaparkan wewenang Peradilan Agama dalam perkembangan Ekonomi Syari’ah. “ Peradilan Agama dewasa ini dengan kewenangannya dalam menangani permasalahan Ekonomi Syari’ah, setiap tahunnya mampu mencapai 400 perkara yang diselesaikan baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding bahkan sampai Kasasi”, ungkap Pak Dirjen.

Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah semakin percaya kepada eksistensi Peradilan Agama dalam menangani permasalahan masyarakat khususnya Umat Islam.Hal senada juga terjadi di pihak perbankan syariah  yang semakin respect dengan kualitas Hakim Peradilan Agama dalam memetakan dan memutus perkara –perkara bidang Ekonomi Syari’ah, tambah Pak Aco diakhir penjelasannya.

wapres ma2

Wakil Presiden Prof. DR. K.H. Ma’ruf Amin setelah mendengar pemaparan Dirjen Badilag menyampaikan bahwa kualitas para Hakim Peradilan  Agama baik tingkat pertama maupun tingkat banding wajib untuk ditingkatkan seiring kompleksitas permasalahan dalam menangani,memeriksa, dan mengadili setiap perkara termasuk Ekonomi Syariah. “ Diperintahkan kepada setiap Hakim Peradilan Agama untuk meningkatkan pengetahuan Hukum Acara terutama Hukum Perjanjian, Fatwa Dewan Syariah Nasional, Regulasi OJK, Regulasi Bank Indonesia terkait Ekonomi Syariah”,tandas Pak Wapres.

Beliau menegaskan bahwa Peradilan Agama telah diamanahkan oleh Negara akan wewenang menyelesaikan sengketa Perbankan Syari’ah sehingga menurut Pak Wapres, amanah ini harus dijaga dengan baik, dengan tetap mengedepankan dan menjunjung tinggi azas penegakan hukum dan keadilan, tegas Pak Wapres diakhir penjelesannya. ( Adm/Mbk).